Perkuat Ekonomi Daerah, TPAKD Lampung Evaluasi Program Inklusi Keuangan Semester I 2026
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 di Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026).
Forum strategis ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Kanwil DJPb Lampung, pelaku industri jasa keuangan, serta pengurus TPAKD kabupaten/kota.
Rapat pleno ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja, memperkuat sinergi lintas sektoral, dan merumuskan langkah taktis perluasan inklusi keuangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I-2026, TPAKD telah menggulirkan berbagai program unggulan seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, dan Bank Sampah Sekolah.
"Hingga Semester I Tahun 2026, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung telah berhasil menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Selain itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) berhasil menjaring 16.718 pelajar, dan kami telah menetapkan 3 Desa PERKASA sebagai pilot project perluasan akses keuangan di tingkat desa," urai Otto Fitriandy.
Otto menegaskan, kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD sangat krusial untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengapresiasi capaian tersebut namun mengingatkan agar TPAKD tidak sekadar berfokus pada kuantitas kegiatan seremonial. Ia mendesak adanya peningkatan pembiayaan yang menyasar sektor-sektor krusial daerah seperti pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif, terutama di wilayah yang minim layanan keuangan formal.
"Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata (outcome based). Akses keuangan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi, dan menyokong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung," tegas Wagub Jihan Nurlela.
Melalui rapat pleno ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat literasi pasar modal, memperluas digitalisasi keuangan daerah, serta mengoptimalkan sektor ekonomi produktif guna mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi. (*)
