Dituding Biang Kerok Bencana Sumatera, Menko Pangan Zulkifli Hasan: Begitu Berkuasa kah Saya?
- Foto Dokumentasi Riduan
Bandar Lampung, Lampung – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menanggapi tuduhan yang beredar luas di media sosial yang menyebutnya bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Tuduhan tersebut mengaitkan kebijakan pembukaan lahan yang diterapkan saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009–2014.
Menanggapi Tuduhan Kekuasaan yang "Luar Biasa"
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (2/12/2025), Zulhas merespons tuduhan tersebut dengan nada santai dan menyiratkan keheranan atas kekuasaan yang disematkan kepadanya.
"Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?," kata Zulhas.
"Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya," imbuhnya.
Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan pembukaan lahan saat ia menjabat Menhut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk pangan bagi lebih dari 280 juta jiwa di Indonesia.
Ia juga menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap regulasi dan komoditas Barat, seperti kebijakan EU Deforestasi, yang memaksa Indonesia memeriksa asal-usul komoditas ekspor.
Zulhas menilai propaganda Barat sering kali bertujuan agar negara berkembang bergantung pada mereka.
Penyesalan Kasus Taman Nasional Tesso Nilo
Zulhas menegaskan bahwa tidak semua kawasan hutan bersifat larangan total. Beberapa bagian, yang disebut Areal Penggunaan Lain (APL), dapat digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia secara spesifik menyinggung polemik Taman Nasional Tesso Nilo yang kini ramai diperbincangkan.
Ia menyebut kawasan Tesso Nilo adalah kawasan yang tidak boleh dirambah dan telah terjadi perambahan ilegal hingga 4 juta hektare.
Zulhas mengakui bahwa kasus Tesso Nilo menjadi salah satu penyesalannya, karena penegakan hukum di sana selama 20 tahun sebelumnya tidak optimal.
"Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu. Selama 20 tahun kita enggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau," ujar Zulhas, sembari menambahkan bahwa lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi tantangan struktural dan sosial.
