Kirim Surat Terbuka Jelang HUT RI, Eks Radikalis Ken Setiawan Peringatkan Nasib Bangsa Kepada Presiden Prabowo
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Pendiri NII Crisis Center sekaligus mantan aktivis radikalisme, Ken Setiawan, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Surat bernomor 016/008/ST/2026 tersebut dikirimkan melalui saluran resmi Kementerian Sekretariat Negara serta portal keluhan publik laporprabowo.com.
Ken menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap keutuhan NKRI, menyusul maraknya sorotan serta dinamika publik terhadap berbagai pernyataan pejabat negara di media sosial.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggerus wibawa dan kehormatan kepemimpinan nasional jika tidak disikapi secara bijak.
"Saya mengingatkan Presiden bukan karena benci, tetapi karena saya sangat mencintai NKRI. Saya pernah salah jalan di kelompok radikal, dan kini saya merasa bertanggung jawab untuk terus menjaga keutuhan bangsa," kata Ken Setiawan, Minggu (16/8/2026).
Bagi Ken, agama bukan hanya bicara tentang teologi ritual ibadah hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi agama adalah kontrak sosial dimana para tokoh agama menjadi sarana alat kontrol kritis terhadap kondisi sosial dan politik suatu peradaban.
Ken menyampaikan bahwa dalam ajaran agama, nasib umat manusia memang ditangan Tuhan, tapi dalam berbangsa dan bernegara nasib rakyat itu ada di tangan Presiden.
"Pak presiden punya tombol remote perubahan maju dan mundurnya negara saat ini, iya, nasib bangsa yang besar ini ada ditangan sebagai sang Tuan Penguasa," ujar Ken.
Penulis buku Konstruksi Pemikiran Politik Islam Ken Setiawan ini menegaskan bahwa dalam sistem bernegara, arah dan masa depan bangsa berada di tangan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi (ulil amri).
Kebijakan dan keputusan kepala negara memiliki dampak langsung terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam analisis sosiologis dan politiknya, Ken mengibaratkan para pembantu Presiden seperti jajaran menteri, kepala lembaga, hingga aparat penegak hukum sebagai elemen vital penyokong pemerintahan yang dibiayai oleh uang pajak rakyat melalui APBN.
Namun, ia mengingatkan agar Presiden mewaspadai potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di lingkaran pemerintahan yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta laporan palsu demi keuntungan pribadi.
