Realisasi APBD Tembus 60 Persen, Wakil Wali Kota Metro Bongkar Sejumlah Sumber PAD Masih Nol Rupiah
- Lampung.viva
Metro, Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro diminta tidak cepat berpuas diri meski realisasi pendapatan daerah secara kumulatif telah menyentuh angka 60,02 persen atau sekitar Rp549,57 miliar dari target APBD 2026 sebesar Rp915,6 miliar, masih terdapat sejumlah sumber penerimaan yang capaiannya rendah, bahkan belum menghasilkan pendapatan sama sekali.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membedah capaian tersebut secara mendalam.
Ia menyoroti di balik persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp214,41 miliar (59,95%), masih terdapat sejumlah sumber penerimaan yang capaiannya sangat rendah, bahkan mencatatkan angka nol rupiah.
“Jangan hanya melihat persentase. Kita harus tahu sumbernya dari mana, potensinya berapa, yang sudah masuk berapa dan yang belum tertagih berapa,” kata Rafieq saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).
Dalam evaluasi pendapatan daerah, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp357,68 miliar.
Sementara realisasinya baru mencapai sekitar Rp214,41 miliar atau 59,95 persen.
Dari komponen tersebut, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp44,39 miliar dari target Rp71,45 miliar. Sedangkan retribusi daerah mencapai sekitar Rp162,14 miliar dari target Rp279,97 miliar.
Bagi Rafieq, angka tersebut harus dibedah lebih jauh. Ia meminta Bapenda tidak sekadar menyampaikan bahwa PAD sudah mendekati 60 persen, tetapi mampu menjelaskan sumber mana yang menjadi penyumbang utama dan sumber mana yang justru tertinggal.
“Pajak mana yang bagus, retribusi mana yang lemah, apa penyebabnya dan apa langkah sampai akhir tahun. Itu yang harus terlihat,” tegasnya.
Rafieq juga menyoroti cara pemerintah menetapkan target pendapatan.
Menurutnya, target tidak boleh sekadar dinaikkan dari tahun sebelumnya tanpa basis data yang kuat. Sebaliknya, target yang terlalu rendah juga dapat menciptakan ilusi keberhasilan karena mudah dilampaui.
Ia mencontohkan penerimaan PBB-P2. Pada 2025 penerimaannya sekitar Rp4,40 miliar, namun target 2026 dipatok sekitar Rp6 miliar.
Kemudian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada 2025 menghasilkan sekitar Rp565 juta, sedangkan target 2026 ditetapkan sekitar Rp1 miliar.
Retribusi dari tempat kegiatan usaha seperti pasar, grosir dan pertokoan juga menjadi perhatian. Realisasi 2025 sekitar Rp762 juta, sementara target tahun ini mencapai sekitar Rp1,12 miliar.
