Antisipasi Dampak El Nino, Pemprov Lampung Petakan Kebutuhan Air Permukaan Sektor Usaha
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah mitigasi fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau panjang. Pemprov mulai memetakan dan mendata kebutuhan air permukaan di berbagai sektor usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang presisi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Khususnya Fenomena El Nino yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).
Membacakan sambutan Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, menekankan pentingnya langkah antisipasi dini mengingat posisi strategis Lampung sebagai lumbung pangan nasional serta pusat industri dan perkebunan.
"Fenomena El Nino berdampak langsung pada penurunan debit sungai dan penyusutan volume embung. Data penggunaan air yang akurat menjadi modal dasar penyusunan kebijakan mitigasi untuk melindungi masyarakat, dunia usaha, dan ketahanan pangan daerah," ujar Yanyan.
Penyusunan peta kebutuhan air ini sejalan dengan arahan Presiden RI serta Kementerian Pertanian dalam memetakan wilayah rawan kekeringan.
Pendataan yang dipimpin Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung ini juga diselaraskan dengan integrasi data spasial dari Satelit Lampung-1 yang baru diluncurkan pada 5 Agustus 2026.
Pendataan mencakup berbagai sektor ekonomi yang mengonsumsi air baku secara masif, seperti pembangkit listrik, industri kelapa sawit, industri tapioka, perkebunan gula, peternakan, hingga pertambangan.
Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Lampung, Hermawan, mengungkapkan bahwa analisis BMKG menunjukkan adanya potensi penurunan curah hujan di bawah normal yang mengancam pasokan air bersih dan irigasi pertanian.
"Pendataan ini akan menjadi dasar perencanaan infrastruktur air seperti embung dan jaringan irigasi. Kami mengimbau para pelaku usaha memberikan data penggunaan air secara riil. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi bersama agar kebijakan yang diambil tetap adil, menjaga iklim investasi, dan melestarikan lingkungan," terang Hermawan. (*)
