Didominasi Ibu-Ibu, Puluhan Massa Gelar Aksi Tolak Kedatangan Jokowi di Bandar Lampung

Bandar Lampung, Lampung – Gelombang penolakan mewarnai safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kota Bandar Lampung. Puluhan massa yang didominasi oleh ibu-ibu bergamis hitam menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Adipura, Sabtu (27/6/2026).

Massa yang membawa satu unit mobil komando serta tiga armada bus tersebut menyuarakan protes keras, dan berencana melakukan long march menuju Gedung Rimbawan, lokasi berlangsungnya Rakorda PSI Bandar Lampung yang dijadwalkan dihadiri oleh Jokowi.

Koordinator aksi, Gunawan Parikesit, menegaskan bahwa titik kumpul di Bundaran Adipura sengaja dipilih sebelum massa bergerak menuju Gedung Rimbawan yang berjarak sekitar 700 meter dari lokasi awal.

"Orang yang kita tolak, Jokowi, ada di Gedung Rimbawan. Kita akan bergerak ke sana," teriak Gunawan di atas mobil komando.

Dalam orasinya, Gunawan melontarkan kritik tajam terhadap rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai presiden. 

Menurutnya, berbagai kebijakan hilir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi dinilai gagal dan berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat kecil.

Di lokasi yang sama, perwakilan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML), Merry, membeberkan sejumlah poin krusial yang melandasi gerakan penolakan tersebut. 

Pihaknya menyoroti isu penegakan hukum dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada beberapa insiden masa lalu, seperti peristiwa KM 50 dan kerusuhan pasca-pemilu di depan Kantor Bawaslu RI pada 2019.

Selain itu, FSML juga mengungkit polemik keaslian ijazah kelulusan Jokowi yang dinilai belum klir di mata publik secara transparan.

"Kami sangat menyayangkan mengapa Pak Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya secara langsung di depan publik. Padahal itu hal sederhana yang jika dilakukan bisa meredam pertikaian berkepanjangan di tengah masyarakat," kata Meri.

Massa juga mempertanyakan esensi urgensi dari rangkaian safari politik luar kota yang masif dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. 

Mereka menuntut agar berbagai persoalan kebangsaan masa lalu diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan mobilisasi massa di daerah.(*)