Gelar Aksi 'Lampung Tarik Mandat', Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur dan DPRD Lampung
- Lampung.viva
Bandar Lampung, Lampung – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Lampung turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Senin (15/6/2026).
Mengusung tagline “Lampung Tarik Mandat”, aksi massa ini dilakukan untuk mengawal kebijakan nasional serta menyuarakan penderitaan rakyat di tengah impitan ekonomi.
Massa aksi memulai pergerakan dengan berkumpul di titik awal Museum Lampung. Dari lokasi tersebut, para mahasiswa melakukan long march menuju pusat pemerintahan di Komplek Kantor Gubernur Lampung dan Gedung DPRD Provinsi Lampung.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM Unila) menjadi salah satu motor penggerak yang menyerukan persatuan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan bangsa.
Presiden BEM Unila, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa aksi ini murni didasari atas kepedulian terhadap masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan.
Menurutnya, gelombang protes ini dipicu oleh melonjaknya harga kebutuhan pokok, merosotnya nilai tukar rupiah, sulitnya lapangan pekerjaan, serta bungkamnya pemerintah terhadap suara rakyat.
“Mari turun ke jalan dengan kesadaran, menjaga solidaritas, dan mengawal aspirasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ketika harga kebutuhan hidup terus menekan dan suara rakyat sering kali tak mendapat jawaban yang layak, maka diam bukan lagi pilihan,” tegas Aditiya dalam orasinya, Senin (15/6/2026).
Enam Poin Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam unjuk rasa "Lampung Tarik Mandat" ini, aliansi mahasiswa membawa 6 (enam) poin tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat:
1. Prioritas Pendidikan: Menuntut perwujudan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai program prioritas.
2. Ekonomi Rakyat: Mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Evaluasi Kebijakan: Menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
4. Reformasi Hukum & Keamanan: Mendesak revisi UU Polri serta menuntut penghentian militerisme di ranah sipil.
5. Keadilan Fiskal: Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan (wealth tax).
6. Hak Asasi Manusia: Menuntut perwujudan penegakan HAM yang sejati di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, massa mahasiswa masih bertahan di depan gerbang kantor pemerintahan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, sembari menunggu perwakilan dari Pemprov maupun anggota DPRD Lampung untuk menemui dan menerima lembar tuntutan mereka secara resmi. (*)
