Realisasi Pengadaan Pemprov Lampung Capai Rp1,4 Triliun, Tertinggi Kedua di Indonesia

Bandar Lampung, Lampung – Capaian pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan progres signifikan pada awal tahun anggaran. Hingga 14 April 2026, realisasi pengadaan telah menembus angka Rp1,443 triliun atau mencapai 54,8 persen dari total rencana sebesar Rp2,649 triliun.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Lampung, Sukmawan Hendriyanto, mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Dari rencana pengadaan melalui penyedia sebesar Rp2,649 triliun, yang sudah terealisasi Rp1,443 triliun atau 54,8 persen. Secara nasional, ini menempatkan Provinsi Lampung di posisi kedua setelah Kalimantan Selatan," ujarnya, Selasa 14 April 2026.

Menurutnya, capaian ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar proses pengadaan dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran. 

Langkah tersebut penting untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sekaligus mempercepat perputaran ekonomi di masyarakat.

"Dengan percepatan di awal tahun, diharapkan kegiatan pembangunan bisa segera berjalan dan uang yang beredar di masyarakat ikut meningkat," jelasnya.

Sukmawan menambahkan, tingginya realisasi pengadaan didorong oleh dominasi sektor konstruksi, khususnya pekerjaan di bidang Bina Marga. 

Proyek-proyek tersebut juga ditopang melalui skema pinjaman daerah senilai Rp1 triliun yang kini sudah berjalan.

"Pengadaan jasa konstruksi, baik perencanaan maupun fisik jalan dan gedung, menjadi penyumbang terbesar. Termasuk jasa konsultansi seperti pengawasan dan perencanaan," ungkapnya.

Selain sektor konstruksi, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti sektor perindustrian dan pertanian turut memberikan kontribusi terhadap nilai pengadaan.

Ia menjelaskan, proses pengadaan dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari tender, e-purchasing atau e-Katalog, hingga pengadaan langsung oleh masing-masing OPD.

"Semua sumber pengadaan kita manfaatkan. Tidak seluruhnya dilakukan di BPBJ, karena untuk e-purchasing dan pengadaan langsung dilaksanakan oleh OPD masing-masing," katanya.

Untuk sisa rencana pengadaan yang belum terealisasi, Hendri memastikan prosesnya terus berjalan dan telah diajukan oleh OPD terkait.

Seluruh pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

"Semua masih berproses dan bergulir. Kami optimistis capaian ini bisa terus meningkat hingga akhir tahun," tandasnya.(*)