Permintaan Pasar Jawa Picu Perdagangan Burung Liar dari Sumatra
- Foto Dokumentasi Riduan
Lampung – Perdagangan ilegal burung liar dari Sumatra ke Pulau Jawa masih berlangsung dalam skala besar. Sepanjang 2025, lebih dari 14 ribu burung berhasil diselamatkan aparat di Lampung saat hendak diselundupkan melalui jalur darat dan pelabuhan.
Temuan itu disampaikan dalam diskusi bersama media di Bandar Lampung, Selasa, 14 April 2026. Sebagian besar burung diamankan di Pelabuhan Bakauheni dan ruas Tol Terbanggi–Bakauheni, jalur utama distribusi menuju Jawa.
Direktur Eksekutif FLIGHT, Marison Guciano
- Foto Dokumentasi Riduan
Direktur Eksekutif FLIGHT, Marison Guciano, mengatakan tingginya perburuan burung liar tidak lepas dari permintaan pasar di Pulau Jawa. Ia menyebut, rantai perdagangan ini ditopang oleh ribuan toko dan pasar burung.
“Lebih dari 11 ribu toko burung dan 125 pasar burung di Jawa terus menyerap pasokan, terutama dari Sumatra,” ujar Marison.
Menurut dia, penindakan hukum saja tidak cukup. Upaya penyitaan harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran publik tentang peran burung dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Ia menilai, tingginya permintaan juga berkaitan dengan faktor budaya, salah satunya konsep “kukilo” dalam tradisi Jawa yang menempatkan burung sebagai simbol kesenangan.
Burung sitaan yang masih hidup telah dilepasliarkan, antara lain di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, kawasan hutan seluas lebih dari 22 ribu hektare di Lampung.
Sesi foto bersama
- Foto Dokumentasi Riduan
Dalam forum yang sama, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, menyoroti tekanan terhadap kawasan hutan di daerah tersebut.
Ia menyebut kebutuhan ekonomi masyarakat dan konflik pemanfaatan lahan sebagai tantangan utama.
“Hutan bukan hanya penopang ekosistem, tetapi juga sumber penghidupan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri,” kata Yanyan.
Ia menjelaskan, fungsi hutan meliputi pengatur tata air, penjaga kualitas udara, hingga habitat keanekaragaman hayati. Namun, degradasi hutan masih terjadi, sementara keterbatasan anggaran pemerintah menghambat upaya perlindungan yang optimal.
Pemerintah daerah, kata dia, mendorong sejumlah langkah, seperti penguatan perhutanan sosial, pengembangan komoditas berbasis hasil hutan—kopi dan kemiri—serta wisata alam berbasis masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan menjaga fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Panit II Unit 3 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Iptu Candra Irawan
- Foto Dokumentasi Riduan