Sulit Tukar Uang Baru, Warga Kalianda Keluhkan Sistem Antrean Online dan Dugaan Ketidakadilan

Penukaran uang baru (UB) di Bank Indonesia menjelang Idul Fitri.
Sumber :
  • Istimewa

Lampung Selatan, Lampung – Proses penukaran uang baru (UB) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H mulai dikeluhkan masyarakat awam. 

img_title Nasib JH, Karyawan Perusahaan yang Didakwa Curi Solar Rp850 Ribu Demi Rawat Ayah Struk di Lampung Selatan

Sejumlah warga merasa dipersulit oleh sistem antrean online yang sulit diakses, sementara jasa penukaran uang dengan biaya administrasi tinggi justru menjamur di media sosial.

Keluhan salah satunya datang dari Ibu Maya, warga Kalianda, Lampung Selatan. Ia mengaku kesulitan mengakses tautan resmi yang disediakan pihak perbankan karena sering mengalami gangguan (error) atau kuota yang cepat habis. 

img_title Suplai Buah ke SPPG Senilai Rp170 Juta Tak Dibayar, Oknum Mitra Dilaporkan ke Polda Lampung

Ia merasa ada ketimpangan layanan antara masyarakat kecil dengan pihak yang memiliki modal besar.

Masyarakat mempertanyakan kemudahan para penyedia jasa tukar uang ilegal yang mampu menyediakan uang baru dalam jumlah besar, namun dengan biaya administrasi mencapai 10-20% dari nilai penukaran.

img_title Satu Juta Sarjana Menganggur, EdTech SEVIMA Luncurkan Beasiswa S1 Kuliah Nyambi Kerja Gaji UMR

"Kami masyarakat biasa merasa tidak adil. Tukar lewat sistem resmi sulit sekali, tapi di Facebook banyak yang jual uang baru dengan admin besar. Kenapa orang kaya atau konter besar bisa dapat puluhan juta dengan mudah? Kami menduga ada unsur kesengajaan oknum menyimpan uang baru untuk dijual lagi," ujar Ibu Maya kepada media.

Kondisi ini memicu keresahan karena penukaran uang baru sudah menjadi tradisi tahunan untuk berbagi kebahagiaan saat Lebaran

Masyarakat berharap Bank Indonesia (BI) segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem penukaran agar lebih transparan, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Warga juga mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan adanya "penampung besar" uang baru di lapangan. 

Teguran keras diharapkan diberikan kepada pihak-pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar dari kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.

"Kami ingin sistem yang adil. Jangan sampai masyarakat kecil dirugikan dengan admin yang tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan uang baru untuk lebaran," pungkasnya. (*)