Konflik Gajah-Manusia Memuncak, Ribuan Warga Geruduk Kantor Balai TNWK

Lampung Timur, Lampung – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Penyangga menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Selasa (13/1/2026). 

Massa menuntut pertanggungjawaban nyata atas hilangnya nyawa warga akibat konflik gajah yang tak kunjung usai.

Aksi ini dipicu oleh rentetan peristiwa amukan gajah liar yang dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan korban jiwa di kalangan warga desa penyangga. 

Massa mendesak pihak Balai TNWK dan Kementerian Kehutanan untuk bertanggung jawab penuh atas meninggalnya warga sekitar.

Perwakilan warga, Khoirudin, menyampaikan bahwa massa meminta Balai TNWK bertanggung jawab atas meninggalnya beberapa warga akibat amukan gajah. 

Selain itu, massa juga menuntut pemenuhan kebutuhan pakan gajah, audit anggaran TNWK, serta meminta sejumlah pejabat Balai TNWK mengundurkan diri karena dinilai gagal menjalankan tugas.

Massa juga mendesak pemerintah segera memberikan solusi konkret agar konflik manusia dan gajah tidak terus berulang. Mereka menilai berbagai program yang telah dijalankan selama ini hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan hasil nyata.

Warga mengaku geram karena konflik manusia dan gajah telah terjadi selama puluhan tahun. Tidak hanya merusak tanaman warga, konflik tersebut dalam beberapa tahun terakhir juga telah menimbulkan korban jiwa. Warga menduga gajah keluar kawasan hutan karena stok pakan di Taman Nasional Way Kambas tidak mencukupi.

"Konflik ini sudah puluhan tahun, tapi sampai sekarang tidak ada solusi. Tanaman rusak, bahkan nyawa tetangga kami hilang. Gajah keluar karena di dalam tidak ada makanan. Kami merasa diabaikan," tegas Khoirudin, perwakilan warga di lokasi aksi.

Massa menilai pihak pengelola gagal menciptakan keharmonisan antara pelestarian satwa dan keselamatan manusia. 

Mereka mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan terkait solusi permanen dan transparansi anggaran tidak segera dipenuhi oleh otoritas terkait.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian langkah konkret dari pihak Balai TNWK dan kementerian terkait untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. (*)