Tatap 2026, Pemprov Lampung Fokus Percepatan Jalan dan Pemerintahan Transparan
- Istimewa
Bandar Lampung, Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan tahun 2026 sebagai momentum penguatan produktivitas daerah. Fokus utama pembangunan akan diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum bagi Lampung untuk bekerja lebih efektif dan mampu menjawab ekspektasi publik.
Menurutnya, arah pembangunan yang telah ditetapkan akan tetap fokus pada sektor prioritas, terutama infrastruktur.
"Harapannya Lampung semakin produktif dan kerja pemerintahan lebih efektif. Fokus utama kami di 2026 tetap pada infrastruktur dan perbaikan jalan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Jihan.
Jihan menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen memastikan seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal dan tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Menutup tahun 2025, Jihan juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Lampung agar menyambut Tahun Baru 2026 dengan sikap empati dan kepedulian sosial.
Hal ini sejalan dengan surat edaran Gubernur Lampung yang mengimbau masyarakat untuk tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan.
"Kita diminta menyambut Tahun Baru dengan lebih khidmat, menunjukkan empati kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir, serta tidak menyalakan petasan atau kembang api," tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan optimisme bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penguatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Lampung harus mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, transparan, dan meyakinkan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan pembangunan," tegas Marindo.
Marindo menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan program Pemprov Lampung harus dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terkait arah pembangunan 2026, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung telah memiliki panduan yang jelas melalui dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga APBD.
"Semua sudah menjadi guidance. Tinggal bagaimana program-program itu dilaksanakan dengan matang, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Marindo juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta menjauhi praktik-praktik yang tidak baik.
