Berkas Lengkap, Mantan Bupati Lamtim Dawam Rahardjo Segera Disidang

Kasidik Kejati Lampung, Masagus Rudy
Sumber :
  • Foto Dokumentasi Riduan

Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur (Lamtim) dengan tersangka mantan Bupati Dawam Rahardjo telah lengkap atau P-21. 

img_title Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda Resmi Ditahan Kejari, Diduga Hilangkan Barang Bukti Kasus SPBU Rp8 Miliar

 

Penetapan ini menandai babak baru dalam proses hukum yang akan segera memasuki tahap persidangan.

img_title Nilai Fastastis, Guru dan Murid Keluhkan Pemotongan, Dukung Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Kemenag Pringsewu

 

Selain Dawam Rahardjo, tiga tersangka lain juga berkasnya dinyatakan lengkap, yaitu Agus Cahyono selaku penyedia barang dan jasa, Mahdor yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), serta Sarwono Sanjaya sebagai konsultan pengawas.

img_title Kejari Pringsewu Amankan Dokumen dan Sejumlah Handphone dari Penggeledahan Kantor Kemenag, Tiga Item Dugaan Penyimpangan

 

Kasus ini berawal dari proyek pembangunan atau penataan gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran mencapai Rp6,99 miliar. 

 

Dugaan praktik korupsi dalam proyek tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp3,8 miliar.

 

Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Lampung, Masagus Rudy, menjelaskan bahwa berkas perkara Dawam Rahardjo telah dinyatakan lengkap sejak Jumat lalu. 

 

“Tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” ujarnya, Jumat (15/8/2025) malam.

 

Ia menegaskan, proses hukum ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjamin keadilan. 

 

“Dalam waktu dekat, perkara ini akan segera disidangkan,” tambahnya.

 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama.

 

Kejati Lampung memastikan langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian keuangan negara. 

 

Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (*)