Antara Konsep dan Kenapa, Uji Coba Program Presiden di Pringsewu
- Nanang
Lampung –Karena belum paham konsep pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ribuan penerima di Kabupaten Pringsewu Lampung para jurnalis dilarang meliput Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang digelar secara serentak di Indonesia pada Senin (06/01/25).
Menanggapi hal pelarangan tersebut Seketaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Lampung berikan klarifikasi soal pelarangan para jurnalis meliput pendistribusian MBG ke ribuan penerima.
"Untuk acara tadi sekali lagi mohon maaf bukan kami tidak bersahabat akan tetapi kami belum paham konsepnya. Kemarin di informasikan daripada salah menjawab lebih baik disuruh komunikasi langsung ke Penjab Kegiatan," ucap Sunaji Sekdikbud Pringsewu melalui pesan Watshaap yang diterima lampungviva.co.id pada Senin (06/01/25).
Menurutnya, Kabupaten Pringsewu hanya penerima manfaat. Karena itu, ia pun enggan berikan komentar soal uji coba MBG di Kabupaten Pringsewu Lampung.
"Kita hanya penerima. Makanya, saya no coment. Jadi kawan2 ya sekali lagi mohon maaf posisi kami," jelasnya.
Sebelumnya, beberapa jurnalis alami pelarangan peliputan pendistribusian MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pringsewu Lampung.
Hal itupun dialami oleh Yuda Haryono dari rilis.id, Tutor Manalu dari Kupas Tuntas, Oky Indra dari tribun Lampung, Agustina RRI, Anang dari SCTV dan Indosiar.
"Kami dilarang mengambil gambar secara dekat saat pendistribusian MBG ke para siswa di SMPN 1 Pringsewu dengan alasan yang tidak masuk akal," ucap Yuda Haryono kepada lampungviva.co.id pada Senin (06/01/25).
Padahal kata Yuda, kegiatan uji coba MBG itu digelar secara serentak di Indonesia pada hari ini. Tapi, kenapa pendistribusian MBG di Kabupaten Pringsewu alami pelarangan peliputan.
"Kabupaten lain boleh diliput. Kenapa di Kabupaten Pringsewu dilarang diliput media, kenapa?. Kan, ini jadi pertanyaan besar," jelasnya.
Selain itu, pihak pihak yang terkait pun enggan berikan komentar soal Program Presiden RI. Padahal, pendistribusian itu ke penerima yang hampir 98 % pelajar di Kabupaten Pringsewu Lampung.
"Seketaris Dinas Pendidikan Pringsewu saja tidak mau berkomentar soal program Presiden ditambah lagi para jurnalis dilarang meliput," tegasnya.